AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

BAB 1
AKUNTANSI KEUANGAN DAN STANDAR AKUNTANSI

       I.            SEJARAH AKUNTANSI

Akuntansi sebagai suatu seni yang mendasarkan pada logika matematik - sekarang dikenal sebagai “pembukuan berpasangan” (double-entry bookkeeping) - sudah dipahami di Italiasejak tahun 1495 pada saat Luca Pacioli (1445 - 1517), yang juga dikenal sebagai Friar (Romo) Luca dal Borgo, mempublikasikan bukunya tentang “pembukuan” di Venice. Buku berbahasa Inggris pertama diketahui dipublikasikan di London oleh John Gouge atau Gough pada tahun 1543.Sebuah buku ringkas menampilkan instruksi akuntansi juga diterbitkan di tahun 1588 olehJohn Mellis dari Southwark, yang termuat perkataanya, "I am but the renuer and reviver of an ancient old copie printed here in London the 14 of August 1543: collected, published, made, and set forth by one Hugh Oldcastle, Scholemaster, who, as appeareth by his treatise, then taught Arithmetics, and this booke in Saint Ollaves parish in Marko Lane." John Mellis merujuk pada fakta bahwa prinsip akuntansi yang dia jelaskan (yang merupakan sistem sederhana dari masukan ganda/double entry) adalah "after the forme of Venice".Pada awal abad ke 18, jasa dari akuntan yang berpusat di London telah digunakan selama suatu penyelidikan seorang direktur South Sea Company, yang tengah memperdagangkan bursa perusahaan tersebut. Selama penyelidikan ini, akuntan menguji sedikitnya dua buku perusahaan para. Laporannya diuraikan dalam buku Sawbridge and Company, oleh Charles Snell, Writing Master and Accountant in Foster Lane, London. Amerika Serikat berhutang konsep tujuan Akuntan Publik terdaftar pada Inggris yang telah memiiki Chartered Accountant di abad ke 19.

    II.            LAPORAN KEUANGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

Karakter penting dari akuntansi adalah : 1) pengidentifikasian, pengukuran, dan pengomunikasian informasi keuangan, 2) entitas ekonomi, 3) pihak yang berkepentingan.

Akuntansi Keuangan (financial accounting ) ialah sebuah proses yang berakhir pada laporan keuangan menyangkut perusahaan secara keseluruhan yang akan digunakan oleh pihak-pihak internal maupun pihak eksternal.

Pemakai laporan keuangan,yaitu : investor, kreditor, manajer, serikat pekerja dan badan-badan pemerintah.
Sedangkan, Akuntansi manajerial (managerial accounting) ialah suatu proses pengindentifikasian, pengukuran, penganalisisan, dan pengomunikasian informasi keuanagan yang dibutuhkan oleh manajemen untuk merencanakan,  mengendalikan, dan mengevaluasi operasi suatu organisasi.
Laporan keuangan (financial statements) merupakan sarana pengomukasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak diluar perusahaan. Laporan keuangan yang sering disajikan yaitu neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas dan laporan ekuitas pemegang saham. Ada beberapa informasi yang tidak dapat dicatat melalui laporan keuangan formal tetapi lebih cocok menggunakan pelaporan keuangan (financial reporting), sebagai contoh : surat presiden direktur, prospectus, laporan keuangan yang dikeluarkan kepada badan-badan pemerintah, siaran berita, dsb. Focus utama terletak pada pembuatan dua  informasi keuangan, yaitu : (1) laporan keuangan dasar, (2) pengungkapan yang berhubungan.

a.       Akuntansi dan Alokasi Modal.

Akuntan harus mengukur kinerja secara akurat, wajar, dan tepat waktu, agar para manajer dan perusahaan yang tepat dapat menarik investor. Proses alokasi modal yang efektif sangat penting bagi kesehatan sebuah perekonomian, merangsang produktivitas, mendorong inovasi, dan menyediakan pasar sekuritas serta pasar kredit yang efisien dan likid untuk membeli serta menjual sekuritas dan memperoleh serta menjamin pinjaman.

b.      Tantangan yang dihadapi Akuntansi Keuangan.

Pelaporan keuangan di A.S sangat dipercaya karena memiliki pasar modal public yang paling likuid, dalam, aman, dan efisien dibandingkan Negara manapun dalam sepanjang sejarahnya. Sebagai contoh, anggaplah anda bisa melompat ke tahun 2020, dan melihat kembali pelaporan keuangan yang ada saat ini, mungkin inilah yang akan anda baca :

·         Pengukuran nonkeuangan.

·         Informasi yang berorientasi ke depan.

·         Aktiva lunak

·         Ketepatan waktu.

c.       Tujuan Pelaporan Keuangan.

Dalam upaya membangun pondasi bagi akuntansi dan pelaporan keuangan, profesi akuntansi telah mengidentifikasi sekelompok tujuan pelaporan keuangan oleh perusahaan bisnis. Pelaporan keuangan harus menyediakan informasi yang :

1)      Berguna bagi investor dan kreditor saat ini atau potensial dan para pemakai lainnya untuk membuat keputusan investasi, kredit, dan keputusan serupa secara rational.

2)      Membuat investor dan kreditor saat ini atau potensial dam para pemakai lainnya dalam menilai jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas tau prospektik dari deviden atau bunga dan hasil dari penjualan, penebusan, atau jatuh tempo sekuritas atau pinjaman.

3)      Dengan jelas menggambarkan sumber daya ekonomi dari sebuah perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut , dan pengaruh dari transaksi, kejadian, serta situasi yang mengubah sumber daya perusahaan dan klaim pihak lain terhadap sumber daya tersebut.

d.      Kebutuhan untuk Membuat Standar.

Untuk memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi tanggung jawab pelaoran fidusiari, disajikan laporan keuangan bertujuan-umum. Sebagai akibatnya, profesi akuntansi berupaya mengembangkan seperangkat standar yang dapat diterima umum dan dipraktekan secara universal. Seperangkat standard an prosedur umum ini dinamakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Istilah “diterima umum” berarti sebuah badan pembuat-aturan akuntansi yang berwenang telah menetapkan prinsip pelaporan dibidangtertentu, atau dari waktu ke waktu suatu praktek tertentu telah dipandang tepat karena dapat diterapkan secara universal.

 III.            PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PENETAPAN STANDAR

Empat organisasi yang berperanbesar dalam pengembangan standar akuntansi keuangan (GAAP) di A.S, ialah :

1.      Securities and Exchange Commission (SEC).

Pelaporan keuangan eksternal dan auditing dikembangkan sejalan denagan pertumbuhan ekonomi industry dan pasar modal.

2.      American Institute of Certified Public Accountans (AICPA)

Merupakan organisasi profesi nasional dari Certified Public Accountans (CPA), memiliki peran penting dalam pengembangan GAAP.

3.      Financial Accounting Standards Boar (FASB)

Misi organisai ini dalah membentuk dan memperbaiki standar-standar akuntansi serta pelaporan keuangan dalam rangka membimbing dan mendidik public, yang meliputi emiten, auditor, serta pemakai informasi keuanga .

Tiga jenis ketetapan utama yang dikeluarkan FASB, yaitu :

1)      Standar, Interpretasi, dan Posisi Staf.

2)      Konsep Akuntansi Keuangan.

3)      Pernyataan EITF (Emerging Issue Task Force Statements).

4.      Governmental Accounting Standard Board (GASB)

Laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah lokal dan Negara bagian tidak dapat diperbandingankan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi bisnis swasta.

Ø  Perubahan Peran AICPA

Selama beberapa dekade, AICPA telah memimpin pengembangan prinsip-prinsip dan peraturan akuntansi. AICPA juga meregulasi profesi akuntansi, serta membentuk dan menerapkan praktek-praktek akuntansi, lebih dari organisasi profesi manapun. Ketika Accounting Principles Board dibubarkan dan digantikan oleh FASB, AICPA membentuk Accounting Standards Executive Committee (AcSEC).

 IV.            PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI YANG DITERIMA UMUM

Prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum (GAAP) memiliki “dukungan otoritatif yang substansial.” Code of Professional Conduct dari AICPA mwajiban para anggotanya membuat laporan keuangan yang sesuai dengan GAAP. Secara khusus,Rule 203 dari Code ini melerang seorang anggota mengekpresikan pendapat bahwa laporan keuangan telah sesuai dengan GAAP jika laporan tersebut menyimpang secara material dari prisip akuntansi yang diterima umum.

            FASB sedang menyusun sebuah standar , “hierarki prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum,” yang mendefinisikan arti dari prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Standar ini menentukan sumber prinsip-prinsip akuntansi dan kerangka kerja pemilihan prinsip yang akan digunakan dalam penyusunanlaporan keuangan. Standar ini mengelompokkan sumber utama dari GAAP sebagai berikut : Standar, Interpretasi, dan posisi staf FASB; APB Opinion; dan Accounting Research Bulletins AICPA.

    V.            ISU-ISU DALAM PELAPORAN KEUANGAN

Beberapa isu penting akan dibahas sebagai berikut ini :

1.      Penetapan Standar dalam Lingkungan Politik

Standar akuntansi selain merupakan penemuan dari proses yang teliti dan empiris, juga merupakan produk dari tindakan politik. Kelompok pemakai mungkin menginginkan suatu kejadian ekonomi tertentu dilaporkan atau diperlakukan dengan cara tertentu, dan mereka berjuang untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka mengetahui bahwa cara yang paling efektif untuk mempengaruhi standar yang paling menentukan praktik akuntansi adalah dengan berpartisipasi dalam proses penetapan standar atau mencoba mempengaruhi pembuatan standar.

2.      Kesenjangan Ekspektasi

Pada tahun 2002,mengeluarkan undang-undang Sarbanes-Oxley Act. Perundang-undangan baru ini menambahkan asumsi bagiSEC untuk melawan kecurangan dan mengendalikan praktek pelaporan yang buruk.SEC juga telah meningkatkan pengamanannya dengan menyetujui peraturan tentang independensi auditor dan pedoman materialitasnya untuk laporan keuangan. Selain itu, Section 404 Sarbanes-Oxley Act juga mewajibkan perusahaan perusahaan public untuk membuktikan keefektifan pengendalian internalnya terhadaplaporan keuangan. Pengendalian internal adalah system pengecekan dan pencocokan yang dirancang untuk mencegah serta menditeksi kecurangan dan kesalahan. Kasus-kasus pelaporan yang curang selalu menimbulakn tanda tanya apakah profesi akuntansi telah berbuat semestinya. Walaupun bisa berkilah mereka tidak bisa bertanggung jawab atas setiap kekacauan keuangan, namun profesi akuntansi harus terus berjuang untuk terus memenuhi kebutuhan masyarakat.

3.      Standar Akuntansi Internasional

Mantan Sekretaris Treasury Lawrence Summer mengindifikasikan bahwa satu-satunya inovasi paling penting yang membentuk pasar modal adalah gagasan mengenai prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Saat ini, ada dua standar yang diterima untuk digunakan secara internasional GAAP A.S. dan International Financial Report Standards (IFRS) yang telah diterbitkan oleh International Accounting Standards Board (IASB) yang bermarkas di London.

4.      Etika dalam Lingkungan Akuntansi Keuangan

Sensitivitas etika dan proses pemilihan alternatif ini bisa diperumit oleh tekanan-tekanan yang mungkin berbentuk tekanan waktu, tekanan kerja, tekanan klien, tekanan pribadi, dan tekanan rekan kerja.

 VI.            INTERNATIONAL FINANCIAL REPORT STANDARDS (IFRS)

Sebelum membahas lebih detail tentang perkembangan di Indonesia, tentu kita akan bertanya kenapa di Indonesia harus melakukan konvergensi IFRS? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentu tidak lepas dengan kepentingan global yaitu agar dapat meningkatkan daya informasi dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan di Indonesia disamping itu Konvergensi IFRS adalah salah satu kesepakatan pemerintah Indonesia sebagai anggota G20 forum, Hasil dari pertemuan pemimpin negara G20 forum di Washington DC, 15 November 2008 secara prinsip-prinsip G20 yang dicanangkan sebagai berikut:

1. Strengthening Transparency and Accountability

2. Enhancing Sound Regulation

3. Promoting integrity in Financial Markets

4. Reinforcing International Cooperation

5. Reforming International Financial Institutions

International Financial Reporting Standards (IFRS) adalah sebuah standar yang kerangka dan interprestasinya diadopsi oleh Accounting Standards Board (IASB). Banyak standar membentuk bagian dari IFRS yang dikenal lebih dahulu, yaitu International Accounting Standards (IAS) yang diterbitkan antara tahun 1973 dan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Dan pada tanggal 1 April 2001 diambil alih tanggung jawabnya oleh IASB untuk menetapkan Standar Akuntansi Internasional. Yang kemudian IASB terus mengembangkan standar menyebut standar IFRS baru.

IFRS dianggap sebagai “prinsip-prinsip berdasarkan” peraturan luas terdiri dari:

1.      Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) – standar yang dikeluarkan setelah tahun 2001.

2.      Standar Akuntansi Internasional (IAS) – standar yang diterbitkan sebelum 2001.

3.      Interpretasi berasal dari interpretasi Pelaporan Keuangan Internasional Komite (IFRIC) – yang diterbitkan setelah tahun 2001.

4.      Berdiri Interpretasi Committee (SIC) – yang diterbitkan sebelum 2001.

5.      Kerangka Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan.

IFRS digunakan di banyak bagian dunia, termasuk Uni Eropa, Hong Kong, Australia, Malaysia, Pakistan, negara-negara GCC, Rusia, Afrika Selatan, Singapura, dan Turki. Sejak 27 Agustus 2008, lebih dari 113 negara di seluruh dunia, termasuk seluruh Eropa, saat ini membutuhkan atau mengizinkan pelaporan berdasarkan IFRS. Sekitar 85 negara-negara membutuhkan IFRS pelaporan untuk semua, perusahaan domestik yang terdaftar. Sedangkan di Indonesia sendiri baru akan diadopsi mulai tahun 2012 mendatang.

Dan dengan diadopsinya IFRS secara penuh, maka laporan keuangan yang dibuat berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi yang signifikan dengan laporan keuangan berdasarkan IFRS. Namun perubahan tersebut tentu akan memberikan efek di berbagai bidang, terutama dari segi pendidikan dan bisnis. Salah satunya adalah, banyak menggunakan fair value accounting dalam dunia pendidikan dan dalam dunia bisnis akan menyebabkan smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet approach dan fair value. Oleh karena itu, maka kelompok kami akan membahas tentang “Pro Kontra Fair Value, Kebaikan dan Keburukan Fair Value Sebagai Dasar Pengukuran Aset”.

International Financial Reporting Standards (IFRS) Di Berbagai Negara

IFRS adalah tata cara bagaimana perusahaan menyusun laporan keuangannya. Teknik untuk menyusun laporan keuangan dibutuhkan standard.

Standar Akuntansi yang menjadi dua kekuatan besar dunia :

1.      Amerika = FASB dan US GAAP

2.      Internasional = Eropa = dibentuk IASC yang kemudian berubah IFRS

IFRS Di Amerika, terdapat standar yang terbagi dalam tiga era :

1.      Standar ditentukan / disusun oleh manajemen, Standar ditentukan / disusun oleh manajemen karena yang membutuhkan adalah pihak manajemen.

2.      Standar ditentukan / disusun oleh profesi, Standar ditentukan / disusun oleh profesi karena profesi yang bertugas untuk menyusun dan mengaudit laporan keuangan.

3.      Financial Accounting Standard World (FASW), FASW lahir setelah orang menilai pihak kreditur terlalu dominant dalam menyusun standar akuntansi keuangan.

4.       

IFRS di Indonesia

1.      Di Indonesia selama dalam penjajahan Belanda, tidak ada standar Akuntansi yang dipakai. Indonesia memakai standar (Sound Business Practices) gaya Belanda.

2.      Sampai Thn. 1955 = Indonesia belum mempunyai undang – undang resmi / peraturan tentang standar keuangan.

3.      Thn. 1974 = Indonesia mengikuti standar Akuntansi Amerika yang dibuat oleh IAI yang disebut dengan prinsip Akuntansi.

4.      Thn. 1984 = Prinsip Akuntansi di Indonesia ditetapkan menjadi standar Akuntansi.

5.      Akhir Thn. 1984 = Standar Akuntansi di Indonesia mengikuti standar yang bersumber dari IASC.

6.      Sejak Thn. 1994 = IAI sudah committed mengikuti IASC / IFRS.

7.      Thn. 2008 = diharapkan perbedaan PSAK dengan IFRS akan dapat diselesaikan.

8.      Thn. 2012 = Ikut IFRS sepenuhnya?

Upaya untuk memperkuat Arsitektur keuangan global dan mencari solusi jangka panjang terhadap kurangnya transparansi informasi keuangan, membuat International Accounting Standard Boards (IASB) melakukan percepatan harmonisasi standar Akuntansi internasional khususnya International Financial Reporting Standard (IFRS) yang dibuat oleh IASB dan Financial Accounting Standard Boards (badan pembuat standar Akuntansi di Amerika Serikat).

IFRS di Uni Eropa :

1.      1982 = IFAC mengendors IASC sebagai Global Accounting Standard.

2.      1989 = Federasi Akuntansi Eropa mengendors IASC.

3.      1994 = IASC Advisory Council Approved selaku oversight and finance.

4.      1995 = IASC & IOSCO menandatangani perjanjian agar negara – negara Uni Eropa harus mengikuti IASs.

5.      1996 = US SEC endors IASC to initiate the dev of global accounting standards.

6.      1997 = IASC Forms SIC Standing Interpretation Committee, Forms SWP (Strategy Working Party).

7.      1998 = IFAC / IASC memperluas kenggotaan menjadi 140 bodies di 101 negara.

8.      1999 = G7 Finance Ministers and IMF Support IASs Strengthen International Financial Structure.

9.      2000 = IASB new chairman Sir David Tweedie appointed.

10.  2001 = IASB dilahirkan sebagai pengganti IASC. Isinya untuk melakukan convergensi ke global Accounting standards dengan kualitas :

1.      Single Set and High Quality.

2.      Transparant dan komparabel Laporan Keuangan.

3.      Berguna bagi pemain Pasar Modal dunia.

§  2001 = IASC Foundation Formed, IASB a Standard Setting body IASs and SIC are adopted by IASB.

§  2002

ü  SIC diganti IFRIC (International Financial Reporting Interpretation Committee).

ü  Europe requires IFRSs listed companies 2005.

ü  IASB dan FASB agree on convergence.

§  2003 = IFRSs # 1 dan IFRIC # 1 dikeluarkan.

§  2004 = IFRSs # 2 – 6 dikeluarkan.

§  2005 = IASB Board member menjadi IFRIC chairman.

KONVERGENSI IFRS DI INDONESIA

Indonesia saat ini belum mewajibkan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan IFRS melainkan masih mengacu kepada standar akuntansi keuangan lokal. Dewan Pengurus Nasional IAI bersama-sama dengan Dewan Konsultatif SAK dan Dewan SAK merencanakan tahun 2012 akan menerapkan standar akuntansi yang mendekati konvergensi penuh kepada IFRS.
Dari data-data di atas kebutuhan Indonesia untuk turut serta melakukan program konverjensi tampaknya sudah menjadi keharusan jika kita tidak ingin tertinggal. Sehingga, dalam perkembangan penyusunan standar akuntansi di Indonesia oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) tidak dapat terlepas dari perkembangan penyusunan standar akuntansi internasional yang dilakukan oleh International Accounting Standards Board (IASB). Standar akuntansi keuangan nasional saat ini sedang dalam proses secara bertahap menuju konverjensi secara penuh dengan International Financial Reporting Standards yang dikeluarkan oleh IASB. Adapun posisi IFRS/IAS yang sudah diadopsi hingga saat ini dan akan diadopsi pada tahun 2009 dan 2010 adalah seperti yang tercantum dalam daftar- daftar berikut ini.
Tabel 1:
IFRS/IAS yang Telah Diadopsi ke dalam PSAK hingga 31 Desember 2008
1. IAS 2 Inventories
2. IAS 10 Events after balance sheet date
3. IAS 11 Construction contracts
4. IAS 16 Property, plant and equipment
5. IAS 17 Leases
6. IAS 18 Revenues
7. IAS 19 Employee benefits
8. IAS 23 Borrowing costs
9. IAS 32 Financial instruments: presentation
10. IAS 39 Financial instruments: recognition and measurement
11. IAS 40 Investment propert

Tabel 2:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2009
1. IFRS 2 Share-based payment
2. IFRS 4 Insurance contracts
3. IFRS 5 Non-current assets held for sale and discontinued operations
4. IFRS 6 Exploration for and evaluation of mineral resources
5. IFRS 7 Financial instruments: disclosures
6. IAS 1 Presentation of financial statements
7. IAS 27 Consolidated and separate financial statements
8. IAS 28 Investments in associates
9. IFRS 3 Business combination
10. IFRS 8 Segment reporting
11. IAS 8 Accounting policies, changes in accounting estimates and errors
12. IAS 12 Income taxes
13. IAS 21 The effects of changes in foreign exchange rates
14. IAS 26 Accounting and reporting by retirement benefit plans
15. IAS 31 Interests in joint ventures
16. IAS 36 Impairment of assets
17. IAS 37 Provisions, contingent liabilities and contingent assets
18. IAS 38 Intangible assets

Tabel 3:
IFRS/IAS yang Akan Diadopsi ke dalam PSAK pada Tahun 2010
1. IAS 7 Cash flow statements
2. IAS 20 Accounting for government grants and disclosure of government assistance
3. IAS 24 Related party disclosures
4. IAS 29 Financial reporting in hyperinflationary economies
5. IAS 33 Earning per share
6. IAS 34 Interim financial reporting
7. IAS 41 Agriculture
Dan untuk hal-hal yang tidak diatur standar akuntansi internasional, DSAK akan terus mengembangkan standar akuntansi keuangan untuk memenuhi kebutuhan nyata di Indonesia, terutama standar akuntansi keuangan untuk transaksi syariah, dengan semakin berkembangnya usaha berbasis syariah di tanah air. Landasan konseptual untuk akuntansi transaksi syariah telah disusun oleh DSAK dalam bentuk Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Hal ini diperlukan karena transaksi syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan transaksi usaha umumnya sehingga ada beberapa prinsip akuntansi umum yang tidak dapat diterapkan dan diperlukan suatu penambahan prinsip akuntansi yang dapat dijadikan landasan konseptual. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan untuk transaksi syariah akan dimulai dari nomor 101 sampai dengan 200. 

Tujuan IFRS

adalah :memastikan bahwa laporan keungan interim perusahaan untuk periode-periode yang dimaksukan dalam laporan keuangan tahunan, mengandung informasi berkualitas tinggi yang : 
1. transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan sepanjang peiode yang disajikan 
2. menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS 
3. dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna 

Manfaat dari adanya suatu standard global: 
1. Pasar modal menjadi global dan modal investasi dapat bergerak di seluruh dunia tanpa hambatan berarti. Stadart pelaporan keuangan berkualitas tinggi yang digunakan secara konsisten di seluruh dunia akan memperbaiki efisiensi alokasi lokal 
2. investor dapat membuat keputusan yang lebih baik 
3. perusahaan-perusahaan dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan mengenai merger dan akuisisi 
4. gagasan terbaik yang timbul dari aktivitas pembuatan standard dapat disebarkan dalam mengembangkan standard global yang berkualitas tertinggi. 

SUMBER :

Buku Akuntansi Intermediate, jilid 1, edisi 12

http://ttavidhie.blogspot.com/2011/02/konvergensi-ke-ifrs-di-indonesia-tujuan.html

http://ratihsukma.blogspot.com/2010/02/pengadopsian-ifrs-ke-indonesia.html

http://faris31.wordpress.com/2011/02/22/international-financial-reporting-standards-ifrs/

Akuntansi Keu. Menengah 1A

Nama : Hilda Nur Aryani
NPM  : 23210317
Kelas  : 2EB02



TUGAS 1

1. Uang kertas
uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut penjelasan UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya (yang menyerupai kertas).

2. Uang logam
logam yang digunakan sebagai alat transaksi ekonomi dan biasanya diterbitkan oleh pemerintah. Biasanya uang logam berbentuk bulat meski hal ini tidak selalu demikian. Sebuah uang logam biasanya memiliki dua sisi: sisi yang menampilkan nilai uang yang diwakili dan sisi sebaliknya yang biasanya berbentuk gambar.

3. Cek yang belum disetorkan
 Cek yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank, atau cek yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Namun dapat juga diartikan sebagai cek yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya, ataupun cek yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan.

4. Simpanan dalam bentuk giro
simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindahbukuan (giro; checking accounts).

5. Traveller’s cheks
alat pembayaran wisatawan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dinegara-negara lain. atau disebut juga surat wesel yang ditark oleh sebuah bank yang memerintahkan dirinya sendiri untuk membayar sejumlah uang atas tunjuk kepada orang yang namanya dicantumkan dalam travellers checks tersebut.

6. Cashier’s checks
Sebuah cek kasir (kasir cek, cek bank, cek resmi, demand draft, cek kasir, bankdraft atau cek bendahara) adalah pemeriksaan dijamin oleh bank. Merekadiperlakukan sebagai dana dijamin dan biasanya dibersihkan pada hari berikutnya. Ini adalah hak pelanggan untuk meminta “hari berikutnya ketersediaan”ketika menyerahkan cek kasir secara pribadi.

7. Bank draft
surat berharga yang berisi perintah tak bersyarat dari bank penerbit draft tersebut kepada pihak lainnya untuk membayar sejumlah uang kepada seseorang yang ditunjukan pada waktu yang telah ditentukan.

8. Money order
perintah pembayaran untuk jumlah pra-ditentukan uang.Karena itu diperlukan bahwa dana akan prabayar untuk jumlah yang ditampilkan di atasnya, itu adalah metode yang lebih dipercaya pembayaran dari cek pribadi.

SUMBER :
Wikipedia

Bank Indonesia

Pain Bank

TUGAS 3

Nama  : Hilda Nur Aryani

Npm   : 23210317

kelas : 2EB02

Organisasi & Manajemen

A. Bentuk Organisasi
Menurut pola hubungan kerja, lalu lintas wewenang dan tanggung jawab, maka bentuk organisasi dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bentuk Organisasi Garis Bentuk ini merupakan nbentuk organisasi paling tua dan paling sederhana. Bentuk organisasi diciptakan oleh Henry Fayol. Biasa juga disebut dengan organisasi militer dimana cirinya adalah struktur organisasi ini relatif kecil, jumlah karyawan yang relatif sedikit, saling kenal, dan spesialisai kerja yang belum begitu rumit dan tinggi.

Kebaikannya :

1. Kesatuan komado terjamin baik karena pimpinan berada pada satu tangan.
2. Proses pengambilan keputusan berjalan dengan cepat karena jumlah orang yang diajak berkonsultasi masih sedikit.
3. Rasa solidaritas dianatara karyawan umumnya tinggi karena saling mengenal.

 Keburukannya :

1. Seluruh organisasi tergantung pada satu pimpinan (satu orang) dimana bila pimpinan tersebut berhalangan maka organisasi tersebut akan mandek atau hancur.
2. Ada kecenderungan pimpinan bertindak secara otokratis.
3. Kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas.

2. Bentuk Organisasi Fungsional Bentuk ini merupakan bentuk dimana sebagian atau segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas karena setiap pimpinan berwenang memberikan komando pada bawahannya. Bentuk ini dikembangkan oleh FW Taylor.

Kebaikannya :

1. Pembidangan tugas-tugas jelas.
2. Spesialisasi karyawan dapat dikembangkan dan digunakan semaksimal mungkin.
3. Digunakannya tenga-tenaga ahli dalam berbagai bidang sesuai dengan fungsinya.

Keburukannya :

1. Karena adanya spesialisasi kerja maka akan sulit untuk mengadakan tour of duty.
2. Karyawan lebih mementingkan bidangnya sehingga sukar untuk melaksanakan koordinasi.

3. Bentuk Organisasi Garis dan Staff Bentuk ini umumnya dianut oleh organisasi besar, daerah kerja yang luas, mempunyai bidang tugas yang beraneka dan rumit serta jumlah karyawan yang banyak. Bentuk ini diciptakan oleh Harrington Emerson.

Kebaikannya;

1. Dapat digunakan pada setiap organisasi yang besar, apapun tujuannya, luas organisasinya,dan kompleksitas susunan organisasinya.
2. Pengambilan keputusan lebih mudah karena adanya dukungan dari staf ahli.
3. Perwujudan “the right man in the right place”lebih mudah terlaksana.

 Keburukannya;

1. Sesama karyawan dapat terjadi tidak saling mengenal, solidaritas sulit terbangun
2. Karena susunan organisasinya yang koompleksitas, maka kesulitannya adalah dalam bidang koordinasi antar divisi atau departemen.

4. Bentuk Organisasi Fungsional dan Staff Bentuk ini merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staff. Adapun kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi ini adalah juga merupakan kombinasi dari bentuk diatas.

Menurut Hanel :
Merupakan bentuk koperasi / organisasi yang tanpa memperhatikan bentuk hukum dan dapat didefiniskan dengan pengertian hukum.
• Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan
• Sub sistem koperasi :

• individu (pemilik dan konsumen akhir)
• Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok /supplier)
• Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

Menurut Ropke :
Koperasi merupakan bentuk organisasi bisnis yang para anggotanya adalah juga pelanggar utama dari perusahaan tersebut.
• Identifikasi Ciri Khusus

• Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)
• Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)
• Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)
• Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

• Sub sistem

• Anggota Koperasi
• Badan Usaha Koperasi
• Organisasi Koperasi
•  

B. Di Indonesia bentuk Koperasi Terdiri Dari 

Merupakan suatu susunan tanggung jawab para anggotanya yang melalui hubungan dan kerjasama dalam organisasi perusahaan tersebut.
• Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas
• Rapat Anggota,
• Wadah anggota untuk mengambil keputusan
• Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

• Penetapan Anggaran Dasar
• Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)
• Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus
• Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan sertapengesahan Laporan Keuangan
• Pengesahan pertanggung jawaban
• Pembagian SHU
• Penggabungan, pendirian dan peleburan
•  

C. Hirarki tanggung Jawab

[Pengurus] seseorang yang bertugas:
 Mengelola koperasi dan usahanya, Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi, Menyelenggaran Rapat Anggota, Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban, Maintenance daftar anggota dan pengurus, Wewenang, Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan, Meningkatkan peran koperasi

[Pengelola] Pengelola
Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus untuk mengembangkan usaha dengan efisien & professional, Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja, dan dapat diangkat serta diberhentikan oleh pengurus

[Pengawas] Pengawas
 Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi
UU 25 Th. 1992 pasal 39:

• Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
• Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pengurus

• Tugas
• Mengelola koperasi dan usahanya
• Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi
• Menyelenggaran Rapat Anggota
• Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban
• Maintenance daftar anggota dan pengurus
• Wewenang
• Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan
• Meningkatkan peran koperasi

Pengawas

• Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

• Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi
• Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pengelola

• Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus
• Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional
• Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja
• Diangkat & diberhentikan oleh pengurus
•  

D. Pola Manajemen
Koperasi seperti halnya organisasi yang lain membutuhkan pola manajemen yang baik agar tujuan koperasi tercapai dengan efisien.
Hal yang membedakan manajemen koperasi dengan manajemen umum adalah terletak pada unsur-unsur manajemen koperasi yaitu rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Adapun tugas masing-masing dapat diperinci sebagai berikut : Rapat anggota bertugas untuk menetapkan anggaran dasar, membuat kebijaksanaan umum, mengangkat/memberhentikan pengurus dan pengawas. Pengurus koperasi bertugas memimpin koperasi dan usaha koperasi sedangkan Pengawas tugasnya mengawasi jalannya koperasi.
Untuk koperasi yang unit usahanya banyak dan luas, pengurus dimungkinkan mengangkat manajer dan karyawan. Manajer atau karyawan tidak harus anggota koperasi dan seyogyanya memang diambil dari luar koperasi supaya pengawasannya lebih mudah. Mereka bekerja karena ditugasi oleh pengurus, maka mereka juga bertanggung jawab kepada pengurus.  Di bawah ini akan dibahas mengenai beberapa pola manajemen koperasi yang nantinya akan membantu koperasi tersebut dalam mencapai tujuannya :

a.      Perencanaan
Perencanaan merupakan proses dasar manajemen. Dalam perencanaan manajer memutuskan apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, bagaimana melakukan dan siapa yang harus melakukan. etiap organisasi memerlukan perencanaan. Baik organisasi yang bersifat kecil maupun besar sama saja membutuhkan perencanaan. Hanya dalam pelaksanaannya diperlukan penyesuaian-penyesuaian mengingat bentuk, tujuan dan luas organisasi yang bersangkutan.

Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang fleksibel, sebab perencanaan akan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berubah-ubah di waktu yang akan datang. Apabila perlu dalam pelaksanaannya diadakan perencanaan kembali sehingga semakin cepat cita-cita/tujuan organisasi untuk dicapai.

Perencanaan dalam Koperasi :
Organisasi koperasi sama dengan organisasi yang lain, perlu dikelola dengan baik agar dapat mencapai tujuan akhir seefektif mungkin. Fungsi perencanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting karena merupakan dasar bagi fungsi manajemen yang lain. Agar tujuan akhir koperasi dapat dicapai maka koperasi harus membuat rencana yang baik, dengan melalui beberapa langkah dasar pembuatan rencana yaitu menentukan tujuan organisasi mengajukan beberapa alternatif cara mencapai tujuan tersebut dan kemudian alternatif-alternatif tersebut harus dikaji satu per satu baik buruknya sebelum diputuskan alternatif mana yang dipilih

Tipe rencana yang dapat diambil dalam koperasi dapat bermacam-macam tergantung pada jangka waktu dan jenjang atau tingkatan manajemen.

b.     Pengorganisasian dan Struktur Organisasi
Pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien. Pelaksanaan proses pengorganisasian akan mencerminkan struktur organisasi yang mencakup beberapa aspek penting seperti:
1. Pembagian kerja,
2. Departementasi,
3. Bagan organisasi,
4. Rantai perintah dan kesatuan perintah,
5. Tingkat hierarki manajemen, dan
6. Saluran komunikasi dan sebagainya.

Struktur Organisasi dalam Koperasi :
Sebagai pengelola koperasi, pengurus menghadapi berbagai macam masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang paling sulit adalah masalah yang timbul dari dalam dirinya sendiri, yaitu berupa keterbatasan. Keterbatasan dalam hal pengetahuan paling sering terjadi, sebab seorang pengurus harus diangkat oleh, dan dari anggota, sehingga belum tentu dia merupakan orang yang profesional di bidang perusahaan. Dengan kemampuannya yang terbatas, serta tingkat pendidikan yang terbatas pula, pengurus perlu mengangkat karyawan yang bertugas membantunya dalam mengelola koperasi agar pekerjaan koperasi dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan masuknya berbagai pihak yang ikut membantu pengurus mengelola usaha koperasi, semakin kompleks pula struktur organisasi koperasi tersebut. Pemilihan bentuk struktur organisasi koperasi harus disesuaikan dengan macam usaha, volume usaha, maupun luas pasar dari produk yang dihasilkan. Pada prinsipnya semua bentuk organisasi baik, walaupun masing-masing mempunyai kelemahan.

c.      Pengarahan
Pengarahan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting. Sebab masing-masing orang yang bekerja di dalam suatu organisasi mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Supaya kepentingan yang berbeda-beda tersebut tidak saling bertabrakan satu sama lain, maka pimpinan perusahaan harus dapat mengarahkannya untuk mencapai tujuan perusahaan.

Seorang karyawan dapat mempunyai prestasi kerja yang baik, apabila mempunyai motivasi. Maka dari itu, tugas pimpinan perusahaan adalah memotivasi karyawannya agar mereka menggunakan seluruh potensi yang ada dalam dirinya untuk mencapai hasil yang sebaik-baiknya. Supaya manajer atau pimpinan perusahan dapat memberikan pengarahan yang baik, pertama-tama ia harus mempunyai kemampuan untuk memimpin perusahaan dan harus pandai mengadakan komunikasi secara vertikal.

Manajemen Kepegawaian :
Seorang manajer kepegawaian adalah pembantu pengurus yang diserahi tugas mengurus administrasi kepegawaian, yang mencakup:

• Mendapatkan pegawai yang mau bekerja dalam koperasi,
• Meningkatkan kemampuan kerja pegawai,
• Menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik sehingga para karyawan tersebut tidak bosan bekerja bahkan dapat meningkatkan prestasinya,
• Melaksanakan kebijaksanaan yang dibuat pengurus, mengawasi pelaksanaannya dan menyampaikan informasi maupun laporan kepada pengurus secara teratur,
• Memberikan saran-saran/usul-usul perbaikan.

d.     Pengawasan
Pengawasan adalah suatu usaha sistematik untuk membuat semua kegiatan perusahaan sesuai dengan rencana. Proses pengawasan dapat dilakukan dengan melalui beberapa tahap, yaitu menetapkan standar, membandingkan kegiatan yang dilaksanakan dengan standar yang sudah ditetapkan, mengukur penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, kemudian mengambil tindakan koreksi apabila diperlukan. Setiap perusahaan mengadakan pengawasan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan.

Ada beberapa alasan yang dapat diberikan mengapa hampir setiap perusahaan menghendaki adanya proses pengawasan yang baik. Alasan-alasan tersebut antara lain:

• Manajer dapat lebih cepat mengantisipasi perubahan lingkungan,
• Perusahaan yang besar akan lebih mudah dikendalikan,
• Kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anggota organisasi dapat dikurangi.

Berdasarkan waktu melakukan pengawasan, dikenal ada tiga tipe pengawasan yaitu, feedforward controll, concurrent controll, dan feedback control.

Teknik dan Metode Pengawasan :
Secara garis besar pengawasan dapat dibagi menjadi dua, yaitu metode pengawasan kualitatif dan metode pengawasan kuantitatif. Pengawasan kualitatif dilakukan oleh manajer untuk menjaga performance organisasi secara keseluruhan, sikap serta performance karyawan. Metode pengawasan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan data, biasanya digunakan untuk mengawasi kuantitas maupun kualitas produk. Ada beberapa cara yang biasa digunakan untuk mengadakan pengawasan kuantitatif, antara lain: dengan menggunakan anggaran, mengadakan auditing, analisis break even, analisis rasio dan sebagainya.
Kita dapat melihatnya dalam program keterkaitan yang dicanangkan sebagai Gerakan Nasional muncul  4 (empat) macam pola hubungan kemitraan, yaitu:

1.Pola Dagang.

Keterkaitan merupakan hubungan dagang biasa antara produsen/koperasi dan pemasar/pengusaha.

2.Pola Vendor.

Kerjasama dilakukan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahan yang menjadi bapak angkat.

3.Pola Subkontrak.

Kerjasama dilakukan dalam hubungan produk yang dihasilkan oleh koperasi menjadi bagian dalam sistem produksi bapak angkat.

4.Pola Pembinaan.

Pola ini dikembangkan untuk memberi kesempatan kepada koperasi yang memiliki potensi produksi tetapi lemah dalam pemasaran.

Ke-empat pola tersebut memperlihatkan bahwa koperasi ditempatkan sebagai sub sistem dari perusahaan swasta/BUMN. Padahal koperasi mempunyai kemampuan untuk ditempatkan sebagai related system. Dengan demikian fokus perhatian umumnya terarah kepada koperasi primer, sedangkan pengembangan koperasi sekunder dan tersier tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dengan hanya menjadi subsistem maka koperasi berada pada posisi bargaining yang lemah.

Memasuki millennium ketiga ini sudah seharusnya dilakukan upaya-upaya yang lebih teratur dan konsisten untuk membuat koperasi mampu berusaha di bidang ekpor-impor. Koperasi harus didorong untuk tumbuh dalam satu jaringan kerja (network) dan tidak hanya menjadi sub sistem perusahaan swasta.

Pemerintah dapat mengalokasikan dana untuk pengembangan koperasi dengan membangun unit-unit quality control guna menetapkan standar ekspor serta meningkatkan kualitas produk dari koperasi-koperasi produksi. Disamping itu juga membangun unit-unit promosi (Rumah Produk Indonesia) yang memperlihatkan bebagai sample produk dari koperasi yang mempunyai standar ekspor.

Telah disinggung terdahulu bahwa perhatian pembinaan yang hanya terfokus kepada koperasi primer akan memperlambat perkembangan koperasi di Indonesia. Untuk itu sudah seharusnya focus perhatian pembinaan disebarkan meliputi juga koperasi sekunder dan tersier dalam suatu sistem pembinaan terpadu.

SUMBER : 
Echadarmaputri's
Belajar Management

TUGAS 2

Nama  : Hilda Nur Aryani
Npm   : 23210317
kelas : 2EB02

 

PENGERTIAN, TUJUAN DAN PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

A. Pengertian Koperasi

1. Definisi ILO (International Labour Organization)

·        Koperasi adalah perkumpulan orang-orang

·        Penggabungan orang-orang berdasarkan kesukarelaan

·        Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan

·        Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang.

2. Definisi Arifinal Chaniago (1984)
Koperasi sebagai suatu perkumpulan beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya

3. Definisi Hatta (Bapak Koperasi Indonesia)
Koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan “seorang buat semua dan semua buat seorang”

4. Definisi Munkner
Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan ‘urusniaga’ secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong-menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikandung gotong royong

5. Definisi UU No. 25/1992
Koperasi adalah badan usaha beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiataannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan

Lima Unsur-Unsur Koperasi Indonesia

1.      Koperasi adalah Badan Usaha (Business Enterprise)

2.      Koperasi adalah kumpulan orang atau badan-badan hukum koperasi

3.      Koperasi Indonesia koperasi yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi

4.      Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”

5.      Koperasi Indonesia berazaskan kekeluargaan

B. Tujuan Koperasi

Sesuai UU No. 25/1992 Pasal 3 Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

UU No. 25/1992 Pasal 4 Fungsi Koperasi
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.


C. Prinsip-Prinsip Koperasi

A. Prinsip-Prinsip Munker

• Keanggotaan bersifat sukarela
• Keanggotaan terbuka
• Pengembangan anggota
• Identitas sebagai pemilik dan pelanggan
• Koperasi sbg kumpulan orang-orang
• Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi
• Efisiensi ekonomi dari perusahaan
• koperasi Perkumpulan dengan sukarela
• Kebebasan dalam mengambil keputusan dan penetapan tujuan
• Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi

B. Prinsip Rochdale

·        Pengawasan secara demokratis

·        Keanggotaan yang terbuka

·        Bunga atas modal dibatasi

·        Penjualan sepenuhnya dengan tunai

·        Netral terhadap politik dan agama

C. Prinsip Raiffeisen

·        Swadaya

·        SHU untuk cadangan

·        Daerah kerja terbatas

·        Tanggung jawab anggota tidak terbatas

·        Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

·        Usaha hanya kepada anggota

·        Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

D. Prinsip Herman Schulze

·        Swadaya

·        Daerah kerja tak terbatas

·        SHU untuk cadangan dan untuk dibagikan kepada anggota

·        Tanggung jawab anggota terbatas

·        Pengurus bekerja dengan mendapat imbalan

·        Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota

E. Prinsip ICA

·        SHU dibagi 3 :cadangan, masyarakat, ke anggota sesuai dengan jasa masing-masing

·        Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus

·        Gerakan koperasi harus melaksanakan kerjasama yang erat, baik ditingkat regional,nasional maupun internasional

F. Prinsip Koperasi UU NO. 25 / 1992

·        Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

·        Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

·        Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

·        Kemandirian

·        Pendidikan perkoperasian

·        Kerjasama antar koperasi

TUGAS 1

Nama  : Hilda Nur Aryani

Npm   : 23210317

kelas : 2EB02

KONSEP, ALIRAN DAN SEJARAH KOPERASI

A.  KONSEP KOPERASI

1. KONSEP KOPERASI BARAT

Koperasi merupakan  organisasi swasta, yang dibentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai persamaan kepentingan, dengan maksud mengurusi kepentingan para anggotanya serta menciptakan keuntungan timbal balik bagi anggota koperasi  maupun perusahaan koperasi.

Unsur-unsur Positif Konsep Koperasi Barat

1.            Keinginan individu dapat dipuaskan dengan cara bekerjasama antarsesama anggota, dg saling membantu dan saling menguntungkan

2.            Setiap individu dg tujuan yang sama dapat berpartisipasi untuk mendapatkan keuntungan dan menanggung risiko bersama

3.            Hasil berupa  surplus/keuntungan didistribusikan kepada anggota sesuai dengan metode yang telah disepakati

4.            Keuntungan yang belum didistribusikan akan dimasukkan sebagai cadangan koperasi

2. KONSEP KOPERASI SOSIALIS

Koperasi direncanakan dan dikendalikan oleh pemerintah dan dibentuk dengan tujuan merasionalkan produksi, untuk menunjang perencanaan nasional.

Menurut konsep ini, koperasi tidak berdiri sendiri tetapi merupakan subsistem dari sistem sosialisme untuk mencapai tujuan-tujuan sistem sosialis-komunis

3. KONSEP KOPERASI NEGARA BERKEMBANG

Koperasi sudah berkembang dengan ciri tersendiri, yaitu dominasi campur tangan pemerintah dalam pembinaan dan pengembangannya.

Perbedaan dengan Konsep Sosialis :

a.Konsep Sosialis : tujuan koperasi untuk merasionalkan faktor produksi dari

  kepemilikan probadi ke pemilikan kolektif

b.Konsep Negara Berkembang : tujuan koperasi adalah meningkatkan kondisi social ekonomi anggotanya.

   

B. Aliran Koperasi

1.     Aliran Yardstick

a. Dijumpai pada negara-negara yang berideologi kapitalis atau yang menganut

    perekonomian Liberal.

b. Koperasi dapat menjadi kekuatan untuk mengimbangi, menetralisasikan dan

    mengoreksi

c. Pemerintah tidak melakukan campur tangan terhadap jatuh bangunnya koperasi

    di tengah-tengah masyarakat. Maju tidaknya koperasi terletak di tangan

    anggota koperasi sendiri

d. Pengaruh aliran ini sangat kuat, terutama dinegara-negara barat dimana industri

            berkembang dg pesat. Spt di AS, Perancis, Swedia, Denmark,Jerman, Belanda dll.

2.     Aliran Sosialis

a. Koperasi dipandang sebagai alat yang paling efektif untuk mencapai

   kesejahteraan masyarakat, disamping itu menyatukan rakyat lebih mudah

    melalui organisasi koperasi.

b. Pengaruh aliran ini banyak dijumpai di negara-negara Eropa Timur dan Rusia

3.     Aliran Persemakmuran (Commonwealth)

v     Koperasi sebagai alat yang efisien dan efektif dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.

v     Koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat berkedudukan strategis dan memegang peranan utama dalam struktur perekonomian masyarakat

v     Hubungan Pemerintah dengan gerakan koperasi bersifat “Kemitraan (partnership)”, dimana pemerintah bertanggung jawab dan berupaya agar iklim pertumbuhan koperasi tercipta dengan baik.

“Kemakmuran Masyarakat Berdasarkan Koperasi” karangan E.D. Damanik

Membagi koperasi menjadi 4 aliran atau schools of cooperatives berdasarkan peranan dan fungsinya dalam konstelasi perekonomian negara, yakni :

1)      Cooperative Commonwealth School

2)      School of Modified Capitalism / School of Competitive Yardstick

3)      The Socialist School

4)      Cooperative Sector School

Cooperative Commonwealth School

Aliran ini merupakan cerminan sikap yang menginginkan  dan memperjuangkan agar prinsip-prinsip koperasi diberlakukan pada bagian luas kegiatan manusia dan lembaga, sehingga koperasi memberi pengaruh dan kekuatan yang dominan di tengah masyarakat.

M. Hatta dalam pidatonya tgl. 23 Agustus 1945 dg judul “Indonesia Aims and Ideals”, mengatakan bahwa yang dikehendaki bangsa Indonesia adalah suatu kemakmuran masyarakat yang berasaskan koperasi (what we Indonesias want to bring into existence is a Cooperative Commonwealth)

School of Modified Capitalism (Schooll Yardstick)

Suatu paham yang menganggap koperasi sebagai suatu bentuk kapitalisme, namun memiliki suatu perangkat peraturan yang menuju pada pengurangan dampak negatif dari kapitalis

The Socialist School

Suatu paham yang menganggap koperasi  sebagai bagian dari sistem sosialis

Cooperative Sector School

Paham yang menganggap filsafat koperasi sebagai sesuatu yang berbeda dari kapitalisme maupun sosialisme, dan karenanya berada di antara  kapitalis dan sosialis

C. Sejarah Perkembangan Koperasi

1. Sejarah Lahirnya Koperasi

Ø      1844 di Rochdale Inggris, lahirnya koperasi modern yang berkembang dewasa ini. Th 1852 jumlah koperasi di Inggris sudah mencapai 100 unit

Ø      1862 dibentuklah Pusat Koperasi Pembelian “The Cooperative Whole Sale Society (CWS)

Ø      1818 – 1888 koperasi berkembang di Jerman dipelopori oleh Ferdinan Lasalle, Fredrich W. Raiffesen

Ø      1808 – 1883 koperasi berkembang di Denmark dipelopori oleh Herman Schulze

Ø      1896 di London terbentuklah ICA (International Cooperative Alliance) maka koperasi telah menjadi suatu gerakan internasional

2. Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia

Ø      1895 di Leuwiliang didirikan pertama kali koperasi di Indonesia (Sukoco, “Seratus Tahun Koperasi di Indonesia”). Raden Ngabei Ariawiriaatmadja, Patih Purwokerto dkk mendirikan Bank Simpan Pinjam untuk menolong teman sejawatnya para pegawai negeri pribumi melepaskan diri dari cengkeraman pelepas uang. Bank Simpan Pinjam tersebut, semacam Bank Tabungan jika dipakai istilah UU No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, diberi nama “De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Inlandsche Hoofden” = Bank Simpan Pinjam para ‘priyayi’ Purwokerto. Atau dalam bahasa Inggris “the Purwokerto Mutual Loan and Saving Bank for Native Civil Servants

Ø      1920 diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH. Boeke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen.  Komisi ini diberi tugas untuk menyelidiki apakah koperasi bermanfaat di Indonesia.

Ø      12 Juli 1947, diselenggarakan kongres gerakan koperasi se Jawa yang pertama di Tasikmalaya

Ø      1960 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang Penyaluran Bahan Pokok dan menugaskan koperasi sebagai pelaksananya.

Ø      1961, diselenggarakan Musyawarah Nasional Koperasi I (Munaskop I) di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin

Ø      1965, Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 14 th 1965, dimana prinsip NASAKOM (Nasionalis, Sosialis dan Komunis) diterapkan di Koperasi. Tahun ini juga dilaksanakan Munaskop II di Jakarta

Ø      1967 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967  tentang Pokok Pokok Perkoperasian disempurnakan  dan diganti dengan UU no. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Ø      Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1995 tentang kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Koperasi

Sumber : Sriyanto 2008

ahim.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/9892/BAB+I.ppt